Kripto termasuk area paling abu-abu dalam literasi syariah: MUI mengharamkan bitcoin sebagai alat pembayaran, DSN-MUI hanya membolehkan kripto tertentu dengan syarat ketat, dan fatwa khusus masih ditunggu. Tulisan ini merangkum posisi fatwa, perdebatan ulama, kaitan dengan gharar dan maysir, peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK, serta panduan praktis bagi yang tetap ingin masuk. Hari ini saya belajar topik yang paling sering memancing perdebatan di grup investasi saya: kripto dari perspektif syariah. Selama ini saya mendengar dua kubu yang sama kerasnya. Satu pihak bilang Bitcoin haram karena spekulatif. Pihak lain bilang kripto sah saja karena emas juga naik turun. Setelah membaca kembali materi fatwa MUI, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, dan mengikuti perkembangan regulator, ternyata jawabannya tidak sesederhana kedua kubu itu. Catatan belajar saya kali ini merangkum apa yang sebenarnya sudah diputuskan fatwa, apa yang masih diperdebatkan, dan apa konsekuensi praktisnya untuk dompet saya sendiri.
Apa sebenarnya kata fatwa MUI dan DSN-MUI
Fakta yang paling sering disalahpahami perlu saya luruskan lebih dulu. Pada 2017 MUI menetapkan penggunaan mata uang kripto seperti bitcoin sebagai alat pembayaran haram, antara lain karena tidak punya payung hukum yang jelas di Indonesia, nilainya sangat fluktuatif, transparansinya dipertanyakan, dan mengandung unsur maysir yang menyerupai judi. Keputusan itu menyangkut fungsi alat pembayaran, bukan otomatis status kepemilikan sebagai aset.
Kemudian pada 2021, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII merumuskan posisi yang lebih halus. Intinya bersyarat: kripto yang memiliki underlying nyata, misalnya terikat emas atau instrumen riil, boleh diperdagangkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli emas atau dinar, yaitu ada barangnya, harga jelas, dan serah terima terpenuhi. Sementara kripto tanpa underlying sama sekali, yang harganya murni ditentukan permintaan dan penawaran tanpa acuan barang, dinyatakan haram untuk dijadikan alat tukar.
Artinya, posisi resminya bersifat bersyarat, bukan vonis hitam putih, dan siapa pun yang menyebut kripto halal berdasarkan fatwa resmi perlu memeriksa ulang, karena fatwa khusus yang membolehkan belum terbit. Bahkan sepanjang 2026, DSN-MUI kembali membahas Bitcoin bersama PBNU dengan target fatwa baru sekitar November 2026 yang nantinya juga menjadi landasan bagi OJK mengatur aset kripto sesuai prinsip syariah. Titik temu yang muncul: Bitcoin bisa dikategorikan sebagai mal atau harta, dan bisa menjadi alat tukar, tetapi bukan alat pembayaran resmi di Indonesia. Saya mencatat ini sebagai pengingat bahwa naskah fatwanya masih hidup, jadi sikap saya juga harus fleksibel.
Perdebatan ulama: emas digital versus kripto spekulatif
Di kalangan ulama dan akademisi, perdebatan berputar pada satu pertanyaan: apakah kripto menyerupai emas dan dinar, atau menyerupai perjudian. Kelompok yang membolehkan biasanya berpijak pada tiga hal. Pertama, kripto diperlakukan sebagai aset digital, bukan uang, sehingga aturan jual beli aset biasa berlaku. Kedua, teknologi blockchain membuat kepemilikan dan riwayat transaksi tercatat justru lebih jelas dibanding uang tunai. Ketiga, jika transaksi dilakukan tunai dan kepemilikan benar-benar berpindah, prinsip attaqabudh terpenuhi.
Kelompok yang melarang membalas dengan tiga keberatan lain. Pertama, kripto tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak menghasilkan apa pun, sehingga pembeliannya murni bertaruh pada kenaikan harga. Kedua, tidak ada hubungan dengan ekonomi riil. Ketiga, justru karena menyerupai emas tetapi tidak punya fungsi sosial seperti uang dinar, ia jatuh ke kategori haram secara dhahir. Ada pula posisi tengah yang saya temukan paling jujur: kripto dengan underlying yang jelas boleh, tanpa underlying haram, dan kripto yang nilainya ditambang dengan biaya produksi nyata boleh diperjualbelikan.
Bagi saya, kesimpulan sementaranya: setiap pendapat yang membolehkan datang bersama syarat, dan hampir semua syarat itu gagal dipenuhi oleh kripto-kripto spekulatif yang murni dibeli karena janji keuntungan cepat. Mubah secara prinsip, tetapi bisa berubah haram dalam praktik ketika dipakai untuk spekulasi murni, pinjaman berbunga untuk membeli kripto, atau proyek yang menyerupai skema ponzi.
Gharar, maysir, dan volatilitas ekstrem
Dua istilah penting muncul berulang dalam kajian syariah kripto. Pertama, gharar, yaitu ketidakjelasan mendasar pada objek transaksi, bukan sekadar risiko harga naik turun. Saham pun volatil, tetapi saham punya underlying berupa usaha nyata, aset, dan arus kas yang bisa dinilai. Kripto yang tidak punya aset, produk, atau arus kas di baliknya membuat penilaian harga wajar jadi nyaris mustahil, ditambah informasi yang asimetris antara pemain besar dan investor kecil.
Kedua, maysir, yaitu judi, yang terjadi ketika untung rugi sepenuhnya ditentukan kebetulan. Ini lebih ke niat dan pola daripada instrumennya. Kalau saya membeli kripto karena yakin proyeknya akan dipakai orang, itu investasi. Kalau saya membeli karena berharap harga naik dua kali lipat minggu depan tanpa dasar analisis apa pun, itu judi dengan label modern. Ketika seseorang membeli koin hanya karena ramalan grup chat, batas antara investasi dan maysir memang sudah sangat tipis.
Volatilitas memperparah keduanya. Harga kripto bisa bergerak puluhan persen dalam sehari. Meskipun demikian, volatilitas yang sama juga melekat pada emas, jadi volatilitas sendiri bukan alasan mutlak untuk mengharamkan. Yang membedakan adalah adanya tidaknya nilai intrinsik dan transparansi proses pembentukan harga.
Regulasi kripto di Indonesia: dari Bappebti ke OJK
Sekarang bagian yang paling praktis. Selama ini perdagangan kripto diawasi Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan, dengan klasifikasi sebagai komoditas. Per 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan derivatif keuangan resmi dialihkan ke OJK dan Bank Indonesia lewat siaran pers bersama. Kripto kini diperlakukan sebagai aset keuangan digital di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, bukan lagi sekadar komoditas berjangka. Perubahan ini penting karena menyangkut standar perlindungan konsumen dan pelaporan yang lebih ketat.
Implikasi praktisnya jelas bagi saya sebagai investor. Platform tempat membeli kripto harus terdaftar dan berizin di regulator yang berwenang, dan saya wajib mengeceknya di daftar resmi sebelum mengirim uang. Setiap keuntungan perdagangan kripto dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaporannya sepenuhnya tanggung jawab saya. Transaksi di luar platform resmi makin berisiko. Saya mencatat sebagai pelajaran pribadi bahwa status regulatorinya kini lebih rapi dibanding beberapa tahun lalu, tetapi rapi bukan berarti halal otomatis di mata syariah. Dua kerangka itu berjalan paralel dan tidak saling menggantikan.
Pertanyaan yang sering muncul di diskusi saya
Pertanyaan pertama: apakah membeli kripto berarti haram otomatis? Jawaban saya setelah belajar: tidak sesederhana itu. Fatwa tidak mengharamkan seluruh kripto secara mutlak; ia mengharamkan kripto tanpa underlying sebagai alat tukar dan membolehkan yang memiliki dasar nilai dengan syarat ketat. Masalahnya, mayoritas kripto yang beredar tidak masuk kategori yang mudah dipenuhi syaratnya, sehingga secara praktis banyak di antaranya tetap area abu-abu.
Pertanyaan kedua: bagaimana dengan stablecoin yang terikat dolar? Secara lahiriah ia punya underlying, tetapi ulama belum sepakat apakah ia sah disimpan sebagai nilai. Saya memilih menunggu kejelasan. Pertanyaan ketiga: bagaimana posisi pajak dan status hukumnya? Regulasi kripto kini berada di bawah OJK sejak pengalihan dari Bappebti pada Januari 2025, dan pajak penghasilan tetap berlaku meskipun ada ulama yang membolehkan. Pertanyaan keempat: apakah menambang kripto juga diperdebatkan? Ya, karena proses penambangan mengonsumsi listrik besar tanpa menghasilkan barang riil, meskipun ada yang membandingkannya dengan biaya produksi emas. Ini alasan tambahan bagi saya untuk bersikap konservatif.
Perbandingan: emas digital syariah versus kripto
| Aspek | Emas digital syariah | Kripto |
|---|---|---|
| Underlying | Emas fisik yang disimpan | Tidak ada aset riil |
| Harga wajar | Mudah dinilai dari harga emas dunia | Sulit dinilai |
| Gharar | Rendah | Tinggi |
| Volatilitas | Moderat | Ekstrem |
| Status fatwa | Jual beli emas jelas hukumnya | Fatwa khusus masih ditunggu |
| Payung regulasi | Jelas, banyak platform izin OJK | Baru beralih ke OJK, masih berkembang |
Kalau tujuan saya menyimpan nilai jangka panjang dengan pembelian bertahap, emas digital syariah jauh lebih aman secara fikih. Kripto hanya masuk akal jika saya benar-benar paham risikonya, siap kehilangan seluruh nilainya, dan tidak memakai dana kebutuhan pokok.
Panduan praktis dan kesalahan umum
Kalau setelah memahami semua keraguan ini saya tetap memilih membeli, setidaknya lima syarat ini saya penuhi. Pastikan platform terdaftar dan berizin di regulator Indonesia. Pastikan sumber dana bukan uang kebutuhan pokok, bukan hasil pinjaman, dan bukan dana darurat. Pelajari pajak yang melekat pada setiap transaksi dan laporkan dengan benar. Batasi porsi, misalnya tidak lebih dari lima persen dari total portofolio. Dan tolak proyek yang menjanjikan imbal hasil tetap tinggi, karena struktur seperti itu menyerupai maysir dan gharar ganda.
Kesalahan yang paling sering saya lihat: membeli karena ramalan grup chat, menyembunyikan aktivitas dari keluarga, dan menambah porsi setelah untung sekali tanpa perhitungan baru. Keuntungan awal justru sering menjadi jebakan psikologis yang membuat orang lupa bahwa kripto bisa turun sama cepatnya dengan naik.
Yang paling saya ambil dari belajar hari ini: kehati-hatian bukan berarti menutup diri dari teknologi baru. Kalau ragu, menunggu adalah posisi yang paling aman, dan menunggu tidak pernah membuat siapa pun rugi.
—
Disclaimer: tulisan ini murni catatan belajar edukatif, bukan ajakan membeli atau menjual aset kripto, dan bukan fatwa. Keputusan investasi dan kepatuhan syariah sepenuhnya tanggung jawab masing-masing pembaca; konsultasikan ke ahli fikih dan keuangan sebelum bertindak.
Sumber
- https://fatwamui.com/storage/614/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf
- https://nu.or.id/nasional/dsn-mui-targetkan-penerbitan-fatwa-bitcoin-syariah-november-2026-baq3H
- https://cahaya.kompas.com/aktual/26J14080100590/pbnu-dan-dsn-mui-bahas-bitcoin-fatwa-aset-kripto-masih-dikaji
- https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx
- https://ssek.com/blog/from-bappebti-to-ojk-indonesias-crypto-regulation-just-changed/
- https://theconversation.com/dua-alasan-mui-harus-timbang-ulang-keputusan-haramkan-uang-kripto-seperti-bitcoin-dan-ethereum-171943
Komentar Terbaru